Headlines News :

Perjalanan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan

Teks sumpah pemuda
Sumpah Pemuda yang dicetuskan para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah yang amat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejak saat itu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa persatuan.

Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia telah berhasil mempersatukan suku-suku bangsa yang menggunakan bermacam-macam bahasa daerah yang ada di Indonesia. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak dengan sendirinya, melainkan diperjuangkan oleh berbagai pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Usaha Dewan Rakyat atau Volksraad
Pada bulan Mei 1918 Pemerintah Hindia Belanda melantik Dewan Rakyat atau Volksraad dan mengharuskan para anggotanya untuk menggunakan bahasa Belanda dalam perundingan. Sebagain besar anggota Dewan Rakyat berkebangsaan Indonesia mengusulkan kepada Ratu Belanda agar mengubah ketetapan di atas.

Akhirnya, pada tanggal 25 Juni 1918 Ratu Belanda mengizinkan pemakaian bahasa Melayu atau bahasa Indonesia dalam perundingan-perundingan dan rapat-rapat.

2. Usaha kalangan persuratkabaran
Beberapa surat kabar yang terbit pada saat itu, seperti Bianglala, Kaum Muda Pembangunan, Permata Deli, dan Suara Umum ikut berperan dalam menyebarluaskan pemakaian bahasa Melayu.

Di samping itu, nama-nama wartawan, seperti Dr.A.Rivai, H. Agus Salim, Adi Negoro, Muhamad Yamin dan Mr. Sumanang sangat berperan dalam menyebarluaskan pemakaian bahasa Indonesia (Melayu).

3. Usaha Balai Pustaka
Pada tanggal 14 September 1908 pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi Bacaan Rakyat ata Commissie Voor de Volkslectuur di bawah pimpinan Dr.G.A.Y. Hazeu. Komisi ini bertugas menyelenggarakan bacaan rakyat dan mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat bumiputra. Bahasa yang digunakan dalam bacaaan dan sekolah-sekolah adalah bahasa Melayu dan bahasa daerah yang lain.

Pada tahun 1917 Komisi Bacaan Rakyat menjadi Balai Pustaka dengan tugas yang lebih luas, yaitu menerbitkan majalah-majalah, seperti Panji Pustaka dan Sari Pustaka yang berbahasa Melayu dan daerah, seperti bahasa Jawa, dan bahasa Sunda.

Pada tahun 1920 terbitlah buku roman yang pertama dan berbahasa Melayu, yaitu Azab dan Sengsara karangan Merari Siregar, dan pada tahun 1922 terbit roman Siti Nurbaya Karangan Marah Rusli. Selanjutnya terbit beberapa roman berbahasa Melayu yang lain.

4. Usaha organisasi Pemuda dan Organisasi Politik
Organisasi pemuda seperti Yong Sumatra, Yong Java, dan Yong Celebes setelah mengadakan kongres I pada tanggal 20 Mei tahun 1926 memutuskan untuk bersatu. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928 organisasi-organisasi tersebut mengadakan kongres II di Jakarta dan berhasil mengikrarkan Sumpah Pemuda.

Bunyi ikrar Sumpah Pemuda bisa dibaca pada artikel sejarah : Perjuangan secara nonkooperasi Indonesia no. 4 tentang Pergerakan Pemuda.

Ikrar tersebut lebih bersifat politik, yaitu peresmian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesiamelalui pidato dan rapat-rapat. Organisasi politik itu antara lain Budi Utomo, PNI, dan Parindra.

5. Usaha Pujangga Baru
Pujangga Baru yang didirikan pada tahun 1933 oleh para sastrawan yang bertujuan untuk membentuk kebudayaan Indonesia baru juga ikut berperan dalam mengembangkan bahasa Indonesia.

Melalui majalah Pujangga Baru bahasa Indonesia dikembangkan secara tidak langsung oleh para sastrawan di dalam karya-karyanya.

6. Usaha Pemerintah Pendudukan jepang
Pendudukan jepang yang hanya berlangsung tiga tahun lebih, secara politis sangat merugikan bangsa Indonesia, tetapi dalam hal perkembangan bahasa Indonesia besar artinya.

Sejak pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia penggunaan Bahasa Belanda dilarang. Disamping itu, bahasa Jepang tidak dapat menggantikan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar maka pemerintah Jepang mengharuskan pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui Kantor Pusat Kebudayaan atau Keimin Bunka Shidosho, yang didirikan pemerintah Jepang pada tanggal 1 April 1943, para sastrawan Indonesia berhasil mengelabuhi mata pemerintah pendudukan Jepang dengan menerbitkan beberapa karyanya yang bersifat simbolis, seperti :
1. Tinjaulah Dunia Sana, karya Maria Amin.
2. Taufan di Atas Asia, Intelek Istimewa dan Dewi Reni, karya Abu Hanifah.
3. Radio Masyarakat karya Rosihan Anwar.
4. Sedih dan Gembira, karya Usmar Ismail.

Gus Dur dan Megawati dalam jangka Jayabaya

Gus Dur dan Megawati dalam jangka Jayabaya
Gus Dur (Abdurrahman Wahid) Presiden keempat Indonesia
Setelah berakhiran Na, maka presiden penggantinya harus berakhiran GO. Itulah yang diramalakan Jayabaya. Dan terbukti, presiden keempat Indonesia ternyata di dalam namanya terdapat kata Go, yaitu Gus (Go) Dur).

Presiden keempat RI yang bernama asli Abdurrahman Wahid ini lebih terkenal dengan nama Gus Dur. Nah, kata "Gus" jika diubah dalam aksara Jawa menjadi Go. Dengan demikian Gus Dur pemiliki kata "Go" dalam Notonagoro.

Benarkah demikian? Hanya Tuhan Yang Mengetahui.

Megawati Soekarnoputri presiden kelima Indonesia
Gus Dur dan Megawati dalam jangka Jayabaya
Untuk presiden Indonesia, ramalan Jayabaya Notonagoro ini lagi-lagi terbukti benar. Pemilik kata Ro ini adalah Megawati Soekarnoputri.

Kok bisa? Nama Megawati Soekarnoputri memiliki huruf akhir Ro. Dengan demikian dalam ramalan Jayabaya Notonagoro mengacu pada Megawati Soekarnoputri (Ro).

Demikianlah penafsiran ramalan Jayabaya Notonagoro tahap pertama terkait dengan lima presiden yang pernah memimpin Indonesia. Dari penafsiran tersebut, terbukti bahwa ramalan Jayabaya itu adalah benar dan telah terbukti.

Tetapi, ingat! Semua hanya Yang Maha Kuasa yang Maha Menentukan segalanya.

Lalu bagaiman dengan Notonagoro tahap II? Silahkan baca kembali pada artikel sejarah : Benarkah Prabowo Subianto di dalam Notonagoro?

Habibie dalam Notonagoro

Habibie dalam Notonagoro
No-To yang pertama telah jelas terbukti, yaitu Soekarno (berakhiran No) dan Soeharto (berakhiran To). Keduanya bisa di baca pada Ir. Soekarno dalam ramalan Jayabaya dan Soeharto dalam jangka Jayabaya. Sekarang, bagaimana dengan kata Na atau Ne dalam ramalan Jayabaya tersebut? Siapakah yang dimaksud tokoh ketiga ini?

Setelah lenyapnya kekuasaan dua raja sebelumnya, Jayabaya meramalkan datangnya seorang pemimpin baru dari negeri seberang, yaitu dari Nusa Srenggi (Sulawesi). Dialah Presiden B.J. Habibie.

Faktanya, meski sangat singkat, Habibie adalah mantan presiden ke-3 Indonesia menggantikan Soeharto yang lengser keprabon pada tahun 1998. Mengapa Soeharto lengser dari jabatannya? Silahkan baca selengkapnya di Kronologi reformasi indonesia tahun 1998.

Kembali ke pokok bahasan, lalu di manakah kata "Na" dalam notonagoro atau "Ne" pada nama Habibie? Jika kita lihat secara literal, tentunya sampai kiamat pun kita tidak akan menemukan kata na pada nama presiden ketiga Indonesia itu.

Tetapi, jangan keburu mengecap ramalan Jayabaya itu salah atau tidak terbukti. Justru, kata na dari ramalan Jayabaya Notonagoro itu adalah kata kiasan yang memang menunjuk pada sosok BJ Habibie.

Jika mengacu pada kata Notonagoro, di mana pemilik akhiran nama na adalah presiden ketiga Indonesia, maka kita harus mengonversi nama B.J. Habibie ke dalam konotasi lain. Sederhananya, kita dapat menggunakan arti kata dari nama Habibie dalam menafsirkan kata "na" ini.

Habibie dalam bahasa Jawa artinya tresno atau tresna. Nah, aaaaarti nama Habibie inilah yang kemudian menjadi bukti kebenaran ramalan Jayabaya Notonagoro.

Mengapa yang digunakan adalah makna dari nama Habibie? Sebab Habibie bukanlah asli orang Jawa. Berbeda jika ia adalah orang Jawa, maka perlu diartikan terlebih dahulu seperti nama Soekarno dan Soeharto. Dengan demikian, ramalan Notonagoro telah terbukti benar.

Tetapi, janganlah percaya kepada ramalan, hanya Yang Maha Kuasa yang Maha Tahu.

Soeharto dalam jangka Jayabaya

Soeharto dalam jangka Jayabaya
Setelah sebelumnya diuraikan Ir. Soekarno dalam ramalan Jayabaya, selanjutnya ramalan Jayabaya Notonagoro lagi-lagi terbukti setelah kekuasaan RI berpindah ke pundak Soeharto. Soeharto yang notabene berakhiran To adalah tipe pemimpin Indonesia yang juga telah diramalkan dalam jangka Jayabaya melalui konsep Notonagoro.

Dengan demikian, sudah jelas bahwa No yang pertama mengacu pada Soekarno (presiden pertama) dan To yang pertama mengacu pada Soeharto (presiden kedua). Selanjutnya kita tinggal melihat siapa nagoro itu?

Naik hingga turunnya Presiden RI ke-2, Soeharto juga secara jelas diramalakan oleh Prabu Jayabaya pada bagian akhir tembang Jawa butir 11 sampai 16 sebagai berikut :

"Ana jalma ngaku-ngaku dadi ratu duwe bala lan prajurit negara ambane saprawulan panganggone godhong pring anom atenger kartikapaksi nyekeli gegaman uleg wesi pandhereke pada nyangklong once gineret kreta tanpa turangga nanging kaobah asilake swara gumerenggeng pindha tawon nung sing nglanglang Gatotkaca kembar sewu sungsum iwak lodan munggah ing dharatan. Tutupe  warsa Jawa lu nga lu (wolu/telu sanga wolu elu) warsa srani nga nem nem (sanga nenem nenem) alangan tutup kwali lumuten kinepung lumut seganten"

Beliau muncul sebagai pemimpin yang didukung oleh Angkatan Bersenjata RI (darat, udara, dan laut), berlambang Kartikapaksi, memakai topi baja hijau (tutup kwali lumuten) pada tahun 1966 dan digambarkan sebagai orang yang kaya raya serta akan menjadi pemimpin dunia.

Zaman pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru) berlangsung selama 30 tahun, dan menurut Jayabaya ada 3 raja yang menguasai tanah Jawa (Indonesia) saat itu sebagai lambang kekuasaan dari tiga kekuatan politik, yakni Golkar, Parpol, dan ABRI. Ketiga kekuatan itu menghilang saat Pak Harto mundur, karena saling berselisih.

Setelah itu, tidak ada lagi raja yang disegani dan para Bupati Manca Negara (luar Jawa) berdiri sendiri-sendiri (otonom). Pemimpin dunia dibuktikan dari ide Presiden Soeharto yang mempunyai gagasan membentuk ASEAN (konon menurut sejarahnya, ASEAN merupakn kesatuan dari kerajaan Majapahit).

Ir. Soekarno dalam ramalan Jayabaya

Sejauh ini Indonesia telah dipimpin oleh tujuh orang presiden, mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dru, Megawati, dan SBY. Jika dikaitkan dengan ramalan Jayabaya Notonagoro, maka keenam presiden Indonesia tersebut dapat dibagi menjadi dalam dua tahap, yakni Notonagoro tahapI dan II.

Notonagoro tahap I diisi oleh lima presiden, sedangkan Notonagoro II dimulai dari SBY dan calon presiden Indonesia di masa mendatang (simak : Benarkah Prabowo Subianto di dalam Notonagoro?. Yang menarik untuk disimak dari ramalan Jayabaya Notonagoro tahap I ini adalah apakah kelima (mantan) presiden Indonesia tersebut sudah memenuhi syarat Notonagoro, yakni memiliki akhiran nama salah satu dari konsep Jayabaya tersebut?

Ir. Soekarno dalam ramalan Jayabaya
Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno
Seperti kita ketahui, presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno, yang sekaligus merupakan bapak proklamator. Jika dikaitkan dengan ramalan Jayabaya, munculnya Presiden Soekarno sebagai pemimpin Indonesia, pendiri RI dalam periode Kalasumbaga (1901-2000) sudah diramalkan sebelumnya dan hasilnya cukup akurat.

Beliau digambarkan sebagai seorang raja yang memakai kopyah warna hitam (kethu bengi), sudah tidak memiliki ayah (yatim), suaranya menggelegar berkharisma, dan bergelar serbamulia (pemimpin besar revolusi).

Sang raja kebal terhadap berbagai senjata (selalu lolos dari percobaan pembunuhan), nemun memiliki kelemahan mudah dirayu wanita cantik, dan tidak berdaya terhadap anak-anak kecil yang mengelilingi rumah beliau (mundurnya beliau karena demo para pelajar dan mahasiswa).

Sang raja sering mengumpat orang asing sebagai lambang bahwa beliau sangat anti imperialisme. Dalam tembang Jawa berbunyi :

"Ratu digdaya ora tedhas tapak paluning pandhe sisaning gurinda, naging apese mungsuh setan thuyul ambergandhus, bocah cilik-cilik pating pendhelik ngrubungi omah surak-surak kaya nggugah pitik, ratu atine cilik angundamana bala seberang sing doyan asu"

Bung Karno, begitu panggilan akrab Soekarno, bergelar panglima tertinggi ABRI, siapa menentangnya bisa celaka, menyerang tanpa pasukan, sakti tanpa pusaka, menang perang tanpa merendahkan lawannya, kaya tanpa harta, dan benderanya merah putih.

Beliau meninggal dalam genggaman manusia. Dalam tembang Jawa berbunyi :

"Sing wani bakal wirang, yen ngluruk tanpa bala, digdaya tanpa aji apa-apa, lamun menang tanpa ngasorake liyan, sugih tan abebandhu, umbulane warna jenang gula klapa. Patine merga lemes"

Dalam relevansinya dengan Notonagoro, maka ramalan Jayabaya sangat akurat dan tepat dalam memprediksi (meramalkan) naiknya Soekarno ke tampuk kekuasaan RI pertama.

Terbukti pada tahun 1945 ketika proklamasi kemerdekaan dibacakan, maka Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia. Seperti ramalam Notonagoro, maka huruf akhir "No" pada nama Soekarno menjadi bukti bahwa ramalan Jayabaya tersebut sangat akurat dan tepat.

7 kebijakan ekonomi liberal zaman kalasakti

Setelah keadaan ekonomi Indonesia kocar-kacir pada masa demokrasi liberal, pemerintah berusaha memperbaikinya. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki perekonomian negara waktu itu dengan menerapakan kebijakan-kebijakan, di antaranya sebagai berikut :

1. Gunting Syarifuddin
Kebijakan gunting Syarifuddin adalah pemotongan nilai uang. Tindakan keuangan ini dilakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan keuangan ini dilakukan pada masa pemerintahan RIS oleh menteri keuangan waktu itu, Syarifuddin Prawiranegara.

2. Program Benteng (Benteng Group)
Gagasan program benteng dituangkan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo dalam program kabinet Natsir (September-April 1951). Pada saat itu, Sumitro menjabat sebagai menteri perdagangan. Selama tiga tahun (1950-1953). lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program benteng ini.

Akan tetapi, tujuan dari program ini tidak dapat dicapai dengan baik, karena para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan perusahaan nonpribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

Kegagalan program benteng menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Walaupun dilanda krisis moneter, namun menteri keuangan pada pada masa kabinet Sukiman, Jusuf Wibisono masih memberikan bantuan kredit, khususnya kepada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah.

Dengan memberikan bantuan tersebut, diharapkan masih terdapat pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

3. Nasionalisasi de Javasche Bank
Pada tanggal 19 Juni 1951, Kabinet Sukiman membentuk Nasionalisasi de Javasche Bank. Kemudian berdasarkan keputusan-keputusan pemerintah RI No. 122 dan 123, tanggal 12 Juli 1951 pemerintah memberhentikan Dr. Houwink sebagai Presiden De Javasche Bank dan mengangkat Syarifuddin Prawiranegara sebagai presiden penggantinya.

Pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

4. Sistem ekonomi Ali-Baba
Sistem ini diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadikusurjo, menteri perekonomian dalam Kabinet Ali Satroamijoyo I. Dalam sistem ini Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha nonpribumi.

Dalam kebijakan Ali-Baba, pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Selanjutnya pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional dan memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada.

Program ini tidak dapat berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga banyak dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

5. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, dikirimkan suatu delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan Belanda. Misi yang dipimpin oleh Anak Agung Gede Agung pada tanggal 7 Januari 1956 ini akhirnya dicapai kesepakatan sebagai berikut :
  • Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.
  • Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.
  • Hubungan Finek didasarkan pada undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.
Namun, karena pemerintah Belanda tidak mau menandatangani persetujuan ini, maka pemerintah RI mengambil langkah sepihak. Pada tanggal 13 Pebruari 1956, Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak.

Hal ini dimaksudkan untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sebagai tindak lanjut dari pembubaran tersebut, pada tanggal 3 Mei 1956 Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB.

Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut.

6. Rencaran Pembangunan Lima Tahun (RPLT)
Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintah membentuk badan perencanaan pembangunan nasional yang disebut biro perancang negara. Ir. Djuanda diangkat sebagai menteri perancang nasional.

Pada bulan Mei 1956, biro ini berhasil menyusun rencana pembangunan lima tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961. Rancana undang-undang tentang rencana pembangunan ini disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958.

Pembiayaan RPLT ini diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. Namun sayang, RPLT tidak dapat berjalan dengan baik karena disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  • Adanya depresi ekonomi Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.
  • Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.
  • Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakannya masing-masing.
7. Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)
Ketegangan antara pusat dan daerah pada masa Kabinet Djuanda untuk sementara waktu dapat diredakan dengan diadakannya musyawarah nasional pembangunan (Munap). Ir. Djuanda sebagai perdana menteri memberikan kesempatan kepada Munap untuk mengubah rencana pembangunan itu agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang.

Akan tetapi, rencana pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan baik, karena menemukan kesulitan dalam menemukan prioritas. Selain itu, ketegangan politik yang tak bisa diredakan juga mengakibatkan pecahnya Pemberontakan MMC, PRRI dan Permesta.

Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, diperlukan biaya yang sangat besar, sehingga meningkatkan defisit. Sementara itu, ketegangan politik antara Indonesia dengan Belanda menyangkut Irian Barat juga memuncak menuju konfrontasi bersenjata.

Ekonomi Liberal zaman Kalasakti

Ekonomi Liberal zaman Kalasakti
Bagaimanakah kondisi perekonomian di Indonesia pada zaman Kalasakti? Karena yang dimaksud zaman ini adalah era kemerdekaan dan Orde Lama, maka kondisi Indonesia terutama di bidang ekonomi, masih ibarat bayi yang mulai belajar merangkak. Adapun perkembangan ekonomi Indonesia di zaman Kalasakti ini dibagi menjadi dua, sesuai dengan sistem pemerintahan waktu itu, yakni demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.

Kondisi ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal
Kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal masih sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban keuangan dan ekonomi, seperti yang telah ditetapkan dalam hasil KMB. Baca Perundingan Rum-Royen dan Konperensi Meja Bundar. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah.
2. Politik keuangan Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda
3. Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
4. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan sangat meningkat.
5. Defisit yang harus ditanggung pemerintah RI pada waktu itu sebesar 5,1 miliar rupiah.
6. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan.
7. Angka pertumbuhan jumlah penduduk besar.

Defisit tersebut berhasil ditanggulangi pemerintah dengan pinjaman luar negeri sebesar 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya, melalui sidang Uni Indonesia-Belanda disepakati kredit sebesar 200 juta rupiah dari negeri Belanda.

Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan pemerintah adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.

Ekonomi Terpimpin zaman Kalasakti

Demokrasi Terpimpin zaman Kalasakti
Struktur ekonomi Indonesia pada waktu Demokrasi Terpimpin menjurus pada sistem etatisme, yaitu segala-galanya diatur dan dipegang oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan ekonomi banyak diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip ekonomi banyak yang diabaikan. Akibatnya, defisit dari tahun ke tahun meningkat 40 kali lipat.

Dari 60,5 miliar rupiah pada tahun 1960 menjadi 2.514 miliar rupiah pada tahun 1965, sedangkan penerimaan negara pada tahun tersebut sebanyak 53.6 miliar rupiah. Mulai bulan Januari sampai dengan Agustus 1966, pengeluaran negara menjadi 11 miliar rupiah, sedangkan penerimaan negara hanya 3,5 miliar rupiah.

Defisit yang semakin meningkat ini ditutup dengan pencetakan uang baru tanpa perhitungan matang. Akibatnya, menambah berat angka inflasi.

Dalam rangka membendung inflasi dan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, maka pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah mengumumkan keputusannya tentang penurunan nilai uang (devaluasi) sebagai berikut :

1. Uang kertas pecahan bernilai Rp 500,00 menjadi Rp 50,00
2. Uang kertas pecahan bernilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 100,00
3. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp 25.000,00

Namun, usaha pemerintah ini tidak mampu mengatasi kemerosotan ekonomi yang semakin jauh, terutama perbaikan dalam bidang moneter.

Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi ekonomi secara menyeluruh, yaitu Deklarasi Ekonomi (dekon). Dekon dinyatakan sebagai dasar ekonomi Indonesia yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia.

Tujuan dibentuknya Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sia-sia imperialisme untuk mencapai  tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin.

Dalam pelaksanaannya, Dekon mengakibatkan stagnasi dalam perekonomian Indonesia. Kesulitan-kesulitan ekonomi semakin mencolok. Pada tahun 1961-1962 harga barang-barang pada umumnya naik 400%. Politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat semakin memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia.

Pada tanggal 13 Desember 1965, melalui penetapan Presiden No. 27 tahun 1965, diambillah langkah devaluasi dengan menjadikan uang senilai Rp 1.000,00 menjadi Rp 1,00. Sehingga uang rupiah baru semestinya bernilai 1.000 kali lipat uang lama. Akan tetapi, di dalam masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi uang rupiah baru. Akibatnya, tindakan moneter pemerintah menekan inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Pada masa demokrasi terpimpin, banyak proyek mercusuar yang dilaksanakan oleh pemerintah. Akibatnya pemerintah harus mengadakan pengeluaran-pengeluaran yang sangat besar, sehingga harga-harga kebutuhan pokok makin melambung tinggi.

Tingkat harga paling tinggi terjadi pada tahun 1965, yaitu sebesar 200-300% dari tahun sebelumnya, seiring dengan ekspor yang semakin lesu dan impor yang dibatasi karena lemahnya devisa.

Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, Presiden Soekarno merasa perlu untuk mempersatukan semua bank negara ke dalam satu bank sentral. Untuk itu, dikeluarkanlah Penpres No. 7 1965 tentang Pendirian Bank Tunggal Milik Negara.

Tugas bank tersebut sebagai bank sirkulasi bank sentral dan bank umum. Untuk mewujudkan tujuan itu maka dilakukan peleburan bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Bank Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, dan Bank Negara Indonesia ke dalam Bank Indonesia.

Selanjutnya, dibentuklah Bank Negara Indonesia yang terbagi dalam beberapa unit dengan pekerjaan dan tugas masing-masing.

Demikianlah kondisi perekonomian Indonesia pada zaman Kalasakti. Melalui berbagai kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tersebut, pemerintah telah membuktikan ramalan Jayabaya tentang banyaknya orang ulah kesaktian sekaligus merupakan catatan sejarah bagi negeri ini.
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Sejarah Nasional dan Dunia - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger