Ekonomi Liberal zaman Kalasakti
Bagaimanakah kondisi perekonomian di Indonesia pada zaman Kalasakti? Karena yang dimaksud zaman ini adalah era kemerdekaan dan Orde Lama, maka kondisi Indonesia terutama di bidang ekonomi, masih ibarat bayi yang mulai belajar merangkak. Adapun perkembangan ekonomi Indonesia di zaman Kalasakti ini dibagi menjadi dua, sesuai dengan sistem pemerintahan waktu itu, yakni demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin.
1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban keuangan dan ekonomi, seperti yang telah ditetapkan dalam hasil KMB. Baca Perundingan Rum-Royen dan Konperensi Meja Bundar. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah.
2. Politik keuangan Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda
3. Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
4. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan sangat meningkat.
5. Defisit yang harus ditanggung pemerintah RI pada waktu itu sebesar 5,1 miliar rupiah.
6. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan.
7. Angka pertumbuhan jumlah penduduk besar.
Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan pemerintah adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
Baca juga: 7 kebijakan ekonomi liberal zaman kalasakti
Kondisi ekonomi Indonesia masa demokrasi liberal
Kondisi ekonomi Indonesia pada masa liberal masih sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :1. Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban keuangan dan ekonomi, seperti yang telah ditetapkan dalam hasil KMB. Baca Perundingan Rum-Royen dan Konperensi Meja Bundar. Beban tersebut berupa utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 triliun rupiah.
2. Politik keuangan Indonesia tidak dibuat di Indonesia melainkan dirancang di Belanda
3. Pemerintah Belanda tidak mewarisi ahli-ahli yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
4. Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan sangat meningkat.
 |
| Gambar ilustrasi Soekarno pada zaman Ekonomi Liberal |
5. Defisit yang harus ditanggung pemerintah RI pada waktu itu sebesar 5,1 miliar rupiah.
6. Ekspor Indonesia hanya bergantung pada hasil perkebunan.
7. Angka pertumbuhan jumlah penduduk besar.
Penanggulangan Defisit
Defisit tersebut berhasil ditanggulangi pemerintah dengan pinjaman luar negeri sebesar 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya, melalui sidang Uni Indonesia-Belanda disepakati kredit sebesar 200 juta rupiah dari negeri Belanda.Masalah jangka pendek yang harus diselesaikan pemerintah adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Sedangkan masalah jangka panjang adalah masalah pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
Baca juga: 7 kebijakan ekonomi liberal zaman kalasakti
