6 kebijakan Megawati ketika menjadi Presiden RI
Seperti telah di ulas secara singkat pada artikel sejarah sebelumnya, sejarah negara Indonesia telah mencatat Megawati dilantik pada tanggal 23 Juli 2001. Pada masa pemerintahannya banyak persoalan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah yang sangat krusial, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.
3 masalah utama yang dihadapi silahkan baca Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri
3 masalah utama yang dihadapi silahkan baca Masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri
Untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut Megawati melakukan 6 kebijakan, selengkapnya sebagai berikut :
Penundaan Pembayaran Utang Luar Negeri
Soeharto telah mewariskan utang luar negeri (pemerintah dan swasta) sebesar US $ 150.80 milyar. Kebijakan Presiden Megawati mencoba mengatasinya dengan meminta penundaan pembayaran utang luar negeri pada pertemuan Paris Club ke-3 pada tanggal 12 April 2002.
Pada tahun 2003 mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun. Melalui kebijakan tersebut, utang luar negeri Indonesia berkurang menjadi US $ 134 milyar. Salah satu keputusan Presiden Megawati yang sangat penting adalah diakhirinya hubungan kerja sama Indonesia dengan IMF.
Menaikkan Pendapatan Perkapita
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 mengakibatkan kemerosotan pendapatan perkapita. Pada tahun 1997, pendapatan perkapita Indonesia tinggal US $ 465. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang dan Presiden megawati berhasil menaikkan pendapatan perkapita cukup signifikan, yaitu sekitar US $ 930.
Indeks Saham Gabungan Meningkat
Ketenangan Megawati disambut baik oleh pasar. Tidak sampai sebulan setelah dilantik, kurs melonjak ke Rp 8.500 perdolar AS. Indeks saham gabungan juga terus membaik hingga melejit ke angka 800.
Privatisasi terhadap BUMN
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, Presiden Megawati menempuh langkah yang sangat kontroversial, yaitu melakukan privatisasi terhadap BUMN. Pemerintah menjual Indosat pada tahun 2003. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4.1 % dan inflasi hanya 5.06 %.
Meningkatkan Ekspor
Mampu memperbaiki kinerja ekspor. Pada tahun 2002, nilai ekspor US $ 57.158 milyar dan impor tercatat US $ 31.229 milyar. Pada tahun 2003 ekspor juga menanjak ke angka US $ 61.02 milyar dan impor meningkat ke angka US $ 32.39 milyar.
Kebijakan Presiden Megawati untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah dengan merealisasikan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih eksis hingga sekarang. Sekalipun telah didirikan, KPK tidak memiliki gebrakan konkrit yang menonjol. Peringkat RI sebagai negara terkorup tetap memburuk.
Pada tahun 2002, dari 102 negara menduduki peringkat ke-4. Tahun 2003, Indonesia menduduki peringkat-6 dari 113 negara. Pengangkatan MA Rachman sebagai jaksa Agung juga tidak memberikan arti yang signifikan bagi penegakan hukum, karena tidak ada retorika yang tegas terhadap penindakan korupsi.
Presiden Megawati merupakan presiden peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi. Hal ini ditandai oleh keberhasilannya melaksanakan Pemilu 2004 yang berlangsung aman dan damai. Untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu sebanyak dua kali, yaitu memilih anggota legislatif dan memilih presiden secara langsung.
 |
| Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz |
Pemilu 2004
Pemilu 2004 yang diselenggarakan pada tanggal 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik. Adapun nama masing-masing partai politik tersebut adalah sebagai berikut :
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Golkar
- Partai Persatuan pembangunan
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Amanat Nasional
- Partai Bulan Bintang
- Partai Bintang Reformasi
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
- Partai Demokrat
- Partai Karya Peduli Bangsa
- Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
- PNI Marhaenisme
- Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
- Partai Sarikat Indonesia
- Partai Perhimpunan Indonesia Baru
- Partai Damai Sejahtera
- Partai Patriot Pancasila
- Partai Buruh Sosial Demokrasi
- Partai Merdeka
- Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia
- Partai Persatuan Daerah
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia
- Partai Pelopor
Setelah berhasil melaksanakan pemilu anggota legislatif, pemerintah melanjutkan agenda pemilu kedua yaitu pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat. Calon presiden dan wakil presiden yang mencalonkan diri yaitu sebagai berikut :
- Megawati - Hasyim Muzadi, didukung parpol PDIP.
- Wiranto - Sholahudin Wahid, didukung Partai Golkar.
- Amien Rais - Siswono Yudhohusodo, didukung Partai Amanat nasional.
- Hamzah Haz - Agum Gumelar, didukung Partai Persatuan Pembangunan.
- Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla, didukung Partai Demokrat.
Pemilu untuk presiden dan wakil presiden pada putaran pertama berlangsung pada tanggal 5 Juli 2004. Putaran pertama pemilu ini dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dan pasangan Megawati - Hasyim. Capres dan cawapres lainnya tereliminasi karena tidak mendapat jumlah suara yang signifikan sebagaimana ketentuan perundangan.
Pemilu putaran kedua harus diadakan, mengingat para pemenang pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama tidak ada yang berhasil mencapai 50 % suara. Pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan pada tanggal 20 September 2004.
Baca juga : 5 kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono
Baca juga : 5 kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono
Dalam pemilihan tersebut, akhirnya pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla dapat mengungguli pasangan Megawati - Hasyim. Kemenangan ini merupakan babak baru bagi Indonesia di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden yang langsung dipilih oleh rakyat.
