Perjuangan secara kooperasi
Seperti telah kita ketahui bahwa saat pergerakan nasional berkembang, bangsa Indonesia telah melahirkan berbagai organisasi. Tujuan dari berdirinya organisasi-organisasi ini adalah berjuang untuk menentang penjajahan. Dalam perjuangan tersebut, masing-masing organisasi menempuh dengan 2 macam cara, yaitu perjuangan secara nonkooperasi dan secara kooperasi.
Kedua hal itu telah memberikan pengalaman bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional. Cara radikal tidak menguntungkan. Maka diubahlah dengan cara lebih lunak dan kooperasi. Kooperasi maksudnya mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Masa ini dinamakan masa moderat atau kooperasi.
Penyebab Berakhirnya Perjuangan Nonkooperasi
Masa radikal dalam perjuangan pergerakan nasional berakhir pada tahun 1930. Hal ini disebabkan 2 hal, yaitu:
- Terjadinya krisis ekonomi dunia (malise) yang sampai ke Indonesia.
- Tindakan pemerintah Hindia Belanda yang semakin keras terhadap partai politik.
Kedua hal itu telah memberikan pengalaman bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional. Cara radikal tidak menguntungkan. Maka diubahlah dengan cara lebih lunak dan kooperasi. Kooperasi maksudnya mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Masa ini dinamakan masa moderat atau kooperasi.
Ada beberapa organisasi pergerakan nasional yang mengambil sikap kooperasi, antara lain:
Parindra tahun 1935
Parindra didirikan pada tahun 1935 oleh Dr. Sutomo. Tujuannya adalah ingin mencapai Indonesia Raya yang mulia dan sempurna. Taktik perjuangannya lebih bersifat kooperatif. Parindra memiliki yang duduk di dalam Dewan Rakyat (Volksraad). Di dalam dewan itulah wakil-wakil dari Parindra memperjuangkan kepentingan rakyat.
Tokohnya yang terkenal membela kepentingan rakyat di Dewan Rakyat adalah Moh. Husni Thamrin. Tokoh-tokoh Parindra yang lain misalnya R. Sukarjo Wiryopranoto, R. Panji Suroso dan Susanto Tirtoprojo.
Gerindo tahun 1937
Didirikan tahun 1937 oleh bekas ketua Partindo, Sartono dengan teman-temannya seperti Mr. Amir Syarifuddin, A.K. Gani, Mangun Sarkoro, dan Mr. Moh. Yamin. Siasat perjuangannya disesuaikan dengan situasi yakni lebih bersifat kooperatif.
Pergerakan wanita
Perjuangan R.A. Kartini dan Dewi Sartika, ternyata tidak sia-sia. Setelah itu muncullah organisasi-organisasi kaum wanita. Sebagai contoh pada tahun 1920 lahir organisasi Wanita Utama, Wanita Mulyo dan beberapa organisasi wanita yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu, misalnya Aisiyah bagian Muhammadiyah, Wanita Taman Siswa bagian dari Taman Siswa dan lain-lain.
Diilhami oleh cita-cita Kartini, maka pada tanggal 22 Desember 1928, organisasi-organisasi wanita mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta. Dalam kongres itu dibentuklah Perhimpunan Istri Indonesia (PII).
Dengan peristiwa ini maka setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu. Kemudian pada tahun 1932 berdirilah Istri Indonesia dengan ketua Ny. Sunaryo, dan tahun 1937 berdiri Putri Budi Sejati (PBS) di Surabaya yang diketuai oleh Ny. Sudirman.
Perjuangan di dalam Volksraad
Pada tanggal 18 Mei 1918 Belanda membentuk Dewan Perwakilan semacam parlemen, yang disebut Volksraad (Dewan Rakyat). Dewan ini berkedudukan di Jakarta. Tetapi dewan rakyat itu tidak memiliki kekuasaan apa-apa untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini disebabkan karena anggotanya sebagian besar orang-orang Belanda.
Bagi partai-partai yang bersifat kooperatif, ada beberapa wakil yang duduk dalam dewan itu. Untuk memperkuat persatuan wakil-wakil Indonesia, Husni Thamrin pada tahun 1930 membentuk Fraksi Nasional.
Perjuangan lewat Dewan Rakyat itu ternyata tidak membawa hasil. Maka timbullah tuntutan, agar pemerintah Hindia Belanda membentuk DPR sejati dan memberi hak yang lebih luas kepada rakyat Indonesia. Karena tuntutan semakin keras, maka Belanda pada tanggal 18 November 1918 mengeluarkan sebuah janji yang terkenal dengan Janji November.
Petisi Sutarjo dan GAPI
Dalam janji tersebut Belanda akan memberi hak yang lebih luas bagi Dewan Rakyat dan akan memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Janji itu tidak ditepati. Karena itu, maka pada tahun 1936 dalam dewan ini muncul petisi, yang terkenal dengan Petisi Sutarjo. Petisi itu menuntut diberikannya pemerintah sendiri kepada rakyat Indonesia secara berangsur.
Tetapi petisi ini ditolak oleh Belanda. Sebagai reaksi maka pada tahun 1939 terbentuklah gabungan parta-partai yang disebut Gabungan Politik Indonesia. (GAPI). Gapi menuntut Indonesia berparlemen. Karena adanya tuntutan tersebut, kemudian Belanda membentuk Komisi Visman. Komisi ini bertugas menyelidiki kehendak rakyat.
Di tengah-tengah giatnya bangsa Indonesia menuntut hak pemerintahan kepada Belanda itu, dunia sedang diramaikan dengan perang Pasifik, sebagai rangkaian Perang Dunia 2. Dalam hal ini Jepang banyak mendapat kemenangan di Asia.
